6 Galaksi Tanpa Bintang Ditemukan, Berpotensi Ungkap Asal-usul Galaksi

Wikipedia Mediaceritamenarik

Media Cerita Menarik - Apa yang terbersit ketika mendengar kata galaksi? Sebagian besar mungkin akan berpikir bahwa galaksi merupakan kumpulan bintang yang membentuk suatu sistem. Judipoker

Namun ternyata, galaksi tidak selamanya berisi dengan bintang-bintang. Astrofisikawan telah menemukan sesuatu yang sangat aneh. Mereka mengindentifikasi enam galaksi yang diketahui hanya memiliki sangat sedikit bintang, bahkan tidak memiliki sama sekali. Dewapoker

Temuan galaksi tanpa bintang yang juga dikenal sebagai galaksi gelap ini menjadi penting karena dapat membantu memecahkan misteri tentang bagaimana bintang dan galaksi terbentuk pertama kali.

Meski begitu, bukan perkara mudah untuk menemukan keberadaan mereka karena galaksi-galaksi ini tidak memiliki cukup cahaya. Rajapoker

Para peneliti dari ETH-Zurich di Swiss menjelaskan bagaimana mereka menggunakan benda-benda angkasa yang disebut kuasar untuk menemukan galaksi yang sulit dipahami ini. Judipoker

Kuasar adalah objek yang bersinar terang. Kuasar juga memancarkan sinar ultraviolet intens yang dapat menyebabkan reaksi dalam atom hidrogen, menciptakan emisi fluoresen yang disebut garis Lyman-alpha. Dewapoker

Hidrogen merupakan unsur paling melimpah di alam semesta dan dibutuhkan untuk membentuk bintang. Artinya, setiap galaksi gelap dengan hidrogen yang cukup dan terletak di dekat kuasar akan mengeluarkan iluminasi fluoresens yang dapat dicatat oleh para peneliti. Rajapoker

"Singkatnya, kami menggunakan kuasar sebagai semacam senter untuk menerangi bagian alam semesta yang seharusnya gelap," ujar Sebastiano Cantalupo, peneliti yang terlibat dalam studi ini.

Metode penggunaan kuasar untuk menemukan galaksi gelap sebenarnya sudah pernah digunakan sebelumnya. Namun, kali ini terbukti lebih efektif berkat instrumen Multi Unit Spectroscopic Explorer (MUSE) yang ditambahkan pada teleskop di European Southern Observatory (ESO) di Chili. 

Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mencari galaksi gelap di sekitar kuasar yang jaraknya jauh dari bumi. Judipoker

Analisis lebih lanjut dari galaksi-galaksi misterius tersebut diharapkan akan semakin meningkatkan pemahaman kita tentang asal usul galaksi serta matahari. Rajapoker

"Kami belajar bahwa galaksi awal membentuk bintang-bintang dengan tidak efisien. Selain itu pembentukan awal galaksi dan evolusi di alam semesta bisa sangat berbeda dari apa yang kita amati saat ini," jelas Cantalupo seperti dikutip dari Newsweek, Rabu (23/5/2018). Dewapoker

Studi ini telah diterbitkan di The Astrophysical Journal.

Read More

Dianggap Tak Sesuai Budaya, Denmark Larang Penggunaan Burka

Illustrasi Burka ( Berita Pedia)

KOPENHAGEN, Berita.Pedia - Mayoritas anggota Parlemen Denmark dilaporkan mengesahkan undang-undang yang melarang pemakaian burka dan niqab di kawasan publik. 

Dilaporkan The Local Denmark Kamis (31/5/2018), peraturan itu disahkan dengan perbandingan suara 75-30, dengan 74 suara absen. Judi Poker

Peraturan ini bakal disahkan pada 1 Agustus mendatang, dengan denda 1.000 kroner, sekitar Rp 2,1 juta, bagi perempuan yang ketahuan menggunakan burka dan niqab itu. Dewa Poker

Denda tersebut bakal meningkat hingga 10.000 kroner, sekitar Rp 21,8, jika melakukan pelanggaran lebih dari empat kali. Raja Poker

Juru bicara bidang imigrasi Martin Henriksen berkata, pemerintah tidak melarang hak seseorang untuk bebas berbusana. Judi Poker

"Namun, parlemen menganggap burka dan niqab tidak sesuai dengan budaya Denmark, dan pondasi yang dibuat oleh masyarakat kami," kata Henriksen. Dewa Poker

Menteri Kehakiman Soren Pape Poulsen berkata, jika UU itu resmi diberlakukan, dia meminta polisi tidak memaksa perempuan untuk mencopot burka-nya. Raja Poker

"Jika mereka kebetulan tidak jauh dari tempat tinggal mereka, kami bakal meminta mereka pulang. Jika masih melanggar, bakal kami denda," tegas Poulsen dilansir Politiken April lalu. Judi Poker

UU yang disahkan oleh Parlemen Denmark itu mendapat kritikan dari Direktur Amnesty International Eropa, Gauri van Gulik. Dewa Poker

Dikutip The Guardian, Van Gulik menegaskan setiap perempuan seharusnya diperbolehkan mengenakan pakaian sesuai dengan identitas dan kepercayaan mereka. Raja Poker

"UU ini merupakan bentuk pelanggaran kebebasan, dan kriminalisasi terhadap perempuan atas pilihan mereka berpakaian," kecam Van Gulik. Judi Poker

Perancis menjadi negara pertama di Eropa yang mengesahkan larangan penggunaan burka ketika parlemen mereka menerbitkan UU itu di 2011. Judi Poker

Read More

Krisis Ekologis Dianggap Belum Jadi Perhatian Utama Peserta Pilkada

Ilustrasi tambang ( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Ketua Advokasi Jaringan Tambang Merah Johansyah memandang bahwa persoalan krisis lingkungan hidup akibat kegiatan penambangan belum jadi perbincangan utama oleh calon kepala daerah, baik dalam kampanye atau debat pilkada. Judi Poker

"Mereka hanya membicarakan hal yang populer seperti pendidikan, infrastruktur, kesehatan, tapi mereka tak bicara soal pentingnya penanganan krisis dan kebijakan lingkungan hidup," kata Merah dalam diskusi bertajuk Tambang Tunggangi Politik Indonesia di Kafe Diskaz Rumah Pekerja, Jakarta, Senin (28/5/2018). Dewa Poker

Kualitas kampanye politik peserta Pilkada dinilainya mengesampingkan persoalan krisis lingkungan hidup. Merah menduga, hal ini disebabkan adanya pihak-pihak sponsor perusahaan tambang yang membantu pendanaan politik peserta pilkada. Raja Poker

Perusahaan tambang, kata dia, mengharapkan imbalan berupa pemberian atau perpanjangan izin pengelolaan lahan tambang. Judi Poker

"Krisis ekologis belum jadi perbincangan para calon kepala daerah. Krisis di berbagai daerah ini sesungguhnya tidak jadi perdebatan ketika debat berlangsung," katanya. Dewa Poker

Mengacu pada kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Merah menjelaskan biaya politik untuk menjadi calon kepala daerah tingkat bupati dan wali kota berkisar antara Rp 10 miliar hingga Rp 30 miliar. Sementara untuk mengincar kursi gubernur, dibutuhkan biaya hingga Rp 100 miliar.

"Sementara ketika dicek laporan harta kekayaan mereka hanya berkisar Rp 6 miliar sampai Rp 7 miliar. Ada peluang bagi para sponsor (perusahaan tambang) dan makelar politik memberikan sponsor kepada para calon wali kota, bupati dan gubernur," kata dia. Raja Poker

Merah menganggap jika para peserta kontestasi pemilihan tak peduli menjadikan krisis lingkungan sebagai visi dan misi mereka, maka politik elektoral tak akan membawa perbaikan bagi rakyat dan lingkungan hidup. MGM PEDIA

"Politik elektoral akan tidak banyak gunanya bagi rakyat yang menghadapi krisis sosial ekologis," kata dia. Judi Poker

Berdasarkan catatan JATAM, jumlah total perizinan hingga Maret 2018 sudah mencapai 8710. Angka itu tumbuh signifikan jelang tahun politik. Bahkan, perpanjangan izin pengelolaan SDA khususnya di bidang tambang, mineral, energi ada yang sudah diperpanjang hingga puluhan tahun ke depan. Dewa Poker

"Kami melihat bentang politik berkontribusi merusak bentang alam. Keputusan politik yang merusak sekujur wilayah dan lingkungan Indonesia," papar Merah. Raja Poker

"Pemerintah juga harus melakukan moratorium (pemberian izin) atas dasar alasan politik, di tahun politik pemerintah mestinya menghentikan pemberian izin karena itu rawan sekali praktek korupsi," sambung dia. Judi Poker

Ia juga meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan lembaga terkait untuk mengkaji ulang berbagai pemberian izin yang dilakukan jelang pelaksanaan pemilihan. Dewa Poker

"Kami mendesak agar ada audit terhadap izin tambang jelang tahun politik dan itu harus diaudit okeh KPK dan pihak terkait untuk memastikan itu (pemberian izin) tidak terkait korupsi," paparnya. Raja Poker

Read More

THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. "Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. "Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya. Baca juga: Berita Populer: Fitnah terhadap Sri Mulyani hingga Honorer Dapat THR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. "Belum tahu," kata Anies. Baca juga: Soal THR Pegawai Honorer Pemda dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/09134261/thr-pegawai-honorer-dki-jadi-wewenang-masing-masing-skpd.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. "Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. "Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya. Baca juga: Berita Populer: Fitnah terhadap Sri Mulyani hingga Honorer Dapat THR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. "Belum tahu," kata Anies. Baca juga: Soal THR Pegawai Honorer Pemda dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/09134261/thr-pegawai-honorer-dki-jadi-wewenang-masing-masing-skpd.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Kurnia Sari Aziza

Ilustrasi PNS DKI Jakarta ( MGM PEDIA )

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. "Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. "Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya. Baca juga: Berita Populer: Fitnah terhadap Sri Mulyani hingga Honorer Dapat THR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. "Belum tahu," kata Anies. Baca juga: Soal THR Pegawai Honorer Pemda dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/09134261/thr-pegawai-honorer-dki-jadi-wewenang-masing-masing-skpd.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Kurnia Sari Aziza

MGM PEDIA - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). 

Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. Judi Poker

"Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Dewa Poker

Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Raja Poker

Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. Judi Poker

"Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya.  Dewa Poker

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Raja Poker

Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. Judi Poker

"Belum tahu," kata Anies. Dewa Poker

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan.  Raja Poker

Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja. Judi Poker

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. "Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. "Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya. Baca juga: Berita Populer: Fitnah terhadap Sri Mulyani hingga Honorer Dapat THR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. "Belum tahu," kata Anies. Baca juga: Soal THR Pegawai Honorer Pemda dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/09134261/thr-pegawai-honorer-dki-jadi-wewenang-masing-masing-skpd.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Kurnia Sari Aziza

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Kepegawaian DKI Jakarta Syamsudin Lologau belum bisa memastikan apakah pegawai honorer bisa mendapatkan tunjangan hari raya ( THR). Syamsudin mengatakan, hal tersebut diserahkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing tempat pegawai tersebut bertugas. "Kalau itu kami serahkan ke SKPD-nya," ujar Syamsudin ketika dihubungi, Senin (28/5/2018). Baca juga: Ikuti Pemerintah Pusat, Pemprov DKI Berikan THR untuk Pensiunan PNS Syamsudin mengatakan, mereka yang sudah pasti mendapatkan THR adalah PNS DKI dan pensiunan PNS DKI. Dia menegaskan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang telah diteken Presiden RI Joko Widodo. "Jadi namanya THR, kan, untuk pegawai negeri, pensiunan, TNI dan Polri," katanya. Baca juga: Berita Populer: Fitnah terhadap Sri Mulyani hingga Honorer Dapat THR Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah ditanya mengenai hal ini. Dia menjawab belum tahu ketika ditanya apakah pegawai honorer mendapatkan THR. "Belum tahu," kata Anies. Baca juga: Soal THR Pegawai Honorer Pemda dan Guru Daerah, Ini Penjelasan Sri Mulyani Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan pemerintah mengenai tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk PNS, TNI, Polri, dan pensiunan. Jokowi berharap, pemberian THR dan gaji ke-13 tahun ini bukan hanya bermanfaat bagi kesejahteraan PNS, TNI, dan Polri, terutama saat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah, tetapi juga bagi peningkatan kinerja.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "THR Pegawai Honorer DKI Jadi Wewenang Masing-masing SKPD", https://megapolitan.kompas.com/read/2018/05/28/09134261/thr-pegawai-honorer-dki-jadi-wewenang-masing-masing-skpd.
Penulis : Jessi Carina
Editor : Kurnia Sari Aziza

Read More

Kisah Abah Rasyid Mendirikan Sekolah hingga Mewujudkan Kapal Kemanusiaan

Penerima penghargaan Maarif Award 2018 Abdul Rasyid Wahab saat ditemui di gedung Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018).Abdul Rasyid Wahab merupakan sosok yang tak kenal lelah mengabdikan dirinya dalam bidang kemanusiaan di usianya yang sudah menginjak 81 tahun. Bagaimana tidak, rekam jejak pengabdiannya di Kabupaten Sikka, Maumere, Nusa Tenggara Timur begitu beragam. ( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Abdul Rasyid Wahab atau yang biasa akrab disapa Abah Rasyid tak hanya dikenal sebagai promotor toleransi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Pengabdiannnya dalam kemanusiaan juga mencakup pada bidang pendidikan dan kesehatan. 

Abah Rasyid menaruh perhatian khusus dalam persoalan kemiskinan dan kesehatan. Ia menilai pendidikan dan kesehatan merupakan jawaban dalam menuntaskan persoalan kemiskinan. Judi Poker

"Di mana ada faktor kemiskinan, di situ sangat bermasalah, dan kemiskinan ekonomi," kata Abah Rasyid kepada awak media di Metro TV, Jakarta, Minggu (27/5/2018). Dewa Poker

Ia juga menyoroti persoalan layanan kesehatan dan kemiskinan moral yang menghambat perkembangan masyarakat setempat. Raja Poker

Dari persoalan itu, langkah pertama yang ditempuh adalah mendorong pemberdayaan pendidikan. 

Ia mempelopori terbentuknya lembaga pendidikan Muhammadiyah. Judi Poker

Mahasiswa IKIP Muhammadiyah 70 persennya merupakan umat Katolik. 50 persen dosennya juga beragama Katolik. Dewa Poker

 Di sekolah Muhammadiyah, mulai tingkat SMP hingga SMA sebagian besar dihuni oleh siswa-siswi dari kalangan Katolik. Raja Poker

 Abah Rasyid juga mendirikan panti asuhan. Panti ini didirikan akibat rasa ibanya atas bencana yang menimpa penduduk di Pulau Babi yang kebetulan mayoritas umat Islam. Judi Poker

Ia menemukan 360 anak-anak korban terlantar. Dewa Poker

 Dari anak-anak yang diasuhnya, sebagian sudah ada yang berhasil menempuh pendidikan hingga tingkat sarjana. Kini panti asuhan itu dilanjutkan oleh anaknya, Ihsan. Raja Poker

Dalam bidang penanganan bencana alam, Abah Rasyid pernah menjadi Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana bencana di Pulau Palue tahun 1981. Judi Poker

Ia turun tangan dalam melakukan relokasi dan evakuasi masyarakat setempat selama dua bulan. 

Pada tahun 2013, terjadi letusan Gunung Rokatenda di Pulau Palue. Ia memimpin tim Muhammadiyah Disaster Management Center dalam penanggulangan bencana letusan, mulai dari pemberian bantuan, memberikan hiburan kepada para pengungsi hingga memberikan bimbingan pendidikan kepada anak-anak yang mengungsi. Dewa Poker

Terkait bidang kesehatan, Abah Rasyid juga berhasil mewujudkan Kapal Kemanusiaan. Raja Poker

 Kapal itu merupakan wujud mimpinya agar masyarakat Kabupaten Sikka yang tersebar di 8 pulau kecil bisa mendapatkan akses layanan kesehatan yang memadai. Judi Poker

"Kita kebetulan penduduk di sekitar itu ada pulau-pulau, itu lebih lagi masalah kemiskinannya, terutama masalah kesehatan sehingga kita membuat satu kapal yang multifungsi, yaitu kapal kemanusiaan," kata dia. Dewa Poker

  Merawat kebersamaan dalam kebinekaan

 Abah Rasyid juga hidup di antara kalangan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Tak sulit baginya dalam bermusyawarah ketika ada perbedaan. Raja Poker

 Bersama umat Katolik pun, Abah Rasyid selalu berinteraksi dengan mereka. Ia aktif menghadiri berbagai undangan dari pihak manapun, termasuk dalam perayaan natal. Judi Poker

Umat Katolik menjaga Abah Rasyid agar tidak melanggar ajaran agama yang dianut Rasyid, begitupun sebaliknya. Dewa Poker

 "Saya renungkan bahwa saya selalu berada dalam kebersamaan, di situlah saya merasa bermakna. Jadi bukan saya sendiri, tapi banyak orang yang sama-sama dalam kebersamaan ini. Kami sama-sama turun untuk menekankan pentingnya menjaga kebersamaan ini," kata dia. Raja Poker

 Ia berpesan kepada seluruh masyarakat Indonesia sekarang, kebersamaan merupakan kunci utama yang perlu dipertahankan dalam menghadapi berbagai persoalan. Judi Poker

 Oleh karena itu, penting bagi sesama umat beragama untuk saling bertatap muka dan berdialog. Hal itu demi membangun rasa toleransi yang kuat. Dewa Poker 

"Dari silaturahim itu akan lahir saling tolong menolong. Di situlah keberhasilan kita untuk suatu usaha yang menuju pada kemajuan," katanya. Raja Poker

 Untuk diketahui, Abah Rasyid merupakan penerima penghargaan Maarif Award 2018 dari Maarif Institute. Ia hanya satu-satunya orang yang dianggap layak oleh dewan juri untuk menerima penghargaan tersebut. Judi Poker

Read More

FITRA Minta Pemerintah Transparan soal Anggaran Pemberantasan Terorisme

Sekretaris Jenderal FITRA Yenny Sucipto di kantor Seknas FITRA, Jakarta Selatan. Senin (24/7/2017) ( MGMPEDIA )

MGM PEDIA - Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( FITRA) Yenny Sucipto meminta pemerintah transparan dalam mengelola dana pemberantasan terorisme. Judi Poker

Hal itu disampaikan Yenny menanggapi Undang-undang Antiterorisme yang baru saja disahkan. Dewa Poker

 "Saya pikir ini karena kita tidak pernah bisa mengakses dokumen mengenai anggaran untuk antiterorisme, saya pikir yang perlu dibangun pemerintah adalah lebih pada persoalan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran antiterorisme," kata Yenny saat ditemui di Cikini, Jakarta, Minggu (27/5/2018). Raja Poker

 Ia menambahkan, dengan pengelolaan anggaran pemberantasan terorisme yang transparan, maka dapat publik dapat yakin bahwa pengelolaannya bersih dari perebutan sumber daya di antara para elit politik. Judi Poker

 "Banyak yang berpikir antiterorisme ini lebih berpengaruh kepada persoalan resource. Perebutan antara kepolisian dan TNI. Ini yang harus kemudian diselesaikan sehingga tidak ada polemik seperti ini. Saya pikir transparansi dan akuntabilitasnya yang harus dibangun," lanjut dia. Dewa Poker

DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) No 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Undang-Undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Raja Poker

Read More

Jokowi Teken Perpres, Gaji Megawati di BPIP Rp 112 Juta

Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri melakukan pertemuan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/2/2018) malam.( MGM PEDIA )

MGM PEDIA  - Presiden Joko Widodo menandatangani peraturan presiden nomor 42 Tahun 2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya bagi Pimpinan, Pejabat, dan Pegawai Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ( BPIP). 

Dengan Perpres yang diteken Jokowi pada 23 Mei lalu ini, maka pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP akan mendapatkan hak keuangan beserta fasilitas. Judi Poker

Dikutip dari Perpres 42/2018 yang diunduh dari situs setneg.go.id, Senin (28/5/2018), Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP mendapatkan hak keuangan atau gaji Rp 112.548.000 per bulan.

Sementara itu, jajaran Anggota Dewan Pengarah masing-masing mendapatkan Rp 100.811.000 per bulan. Anggota Dewan Pengarah terdiri dari delapan orang, yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Dewa Poker

Adapun Kepala BPIP yang dijabat Yudi Latif mendapatkan Rp 76.500.000. Selanjutnya, Wakil Kepala Rp 63.750.000, Deputi Rp 51.000.000 dan Staf Khusus Rp 36.500.000.

Selain gaji bulanan, Perpres 42/2018 juga mengatur para pimpinan, pejabat dan pegawai BPIP juga akan menerima fasilitas lainnya berupa biaya perjalanan dinas. Raja Poker

BPIP adalah badan baru yang didirikan di era Jokowi lewat Perpres Nomor 7 Tahun 2018. Salah satu tugasnya sebagaimana dikutip dari Perpres itu, yakni membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila. 

Awalnya, pada Mei 2017 lalu, Jokowi membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP). Namun, pada Februari 2018, Jokowi meningkat statusnya menjadi Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP). Judi Poker 

Penjelasan Menkeu 

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, hak keuangan tersebut tidak seluruhnya merupakan gaji. 

Angka itu juga terdiri dari tunjangan, asuransi, dan sisanya yang paling besar adalah untuk kegiatan operasional. Dewa Poker

"Hak keuangan ini dari segi gaji pokok sama dengan pejabat negara yang lain, yaitu hanya Rp 5 juta. Kemudian yang disebut tunjangan jabatan Rp 13 juta. Lebih kecil dibandingkan lembaga lain," kata Sri Mulyani di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin. 

"Sisanya dukungan terhadap kegiatan. Seperti biaya untuk transportasi, pertemuan komunikasi," tambah dia. Raja Poker

Namun, transportasi yang dimaksud tidak termasuk transportasi ke luar kota atau ke luar negeri. 

"Kan ada transport untuk kegiatan mereka tiap hari ke kantor. Namun, kalau mereka pergi ke luar kota itu ada sendiri," ujarnya. Judi Poker 

Selain itu, masih ada juga asuransi kesehatan dan asuransi jiwa yang masing-masing besarannya Rp 5 juta.

Menurut Sri Mulyani, skema hak keuangan seperti ini sama saja dengan pimpinan kementerian dan lembaga lain. Dewa Poker

Saat ditanya kenapa komponen hak keuangan itu tidak dirinci dalam Peraturan Presiden, Sri Mulyani mengaku akan melihatnya lagi. 

"Perpres biasanya hak keuangan saja. Nanti di dalamnya ada... saya mungkin akan lihat rinciannya," kata dia. Raja Poker

Tak Minta Gaji 

Wakil Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menegaskan bahwa PDI-P Megawati Soekarnoputri tidak pernah memikirkan masalah gaji saat bekerja sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Ideologi Pembinaan Pancasila (BPIP).  Dewa Poker

"Hingga saat ini, sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP, Bu Mega dan pimpinan BPIP lainnya juga tidak pernah tahu besaran gaji ataupun hak-hak keuangan yang diberikan kepada mereka dan tidak pula pernah mengusulkan berapa besar gaji mereka, apalagi meminta-minta gaji kepada pemerintah," kata Basarah dalam keterangan tertulisnya kepada Kompas.com, Senin (28/5/2018).Judi Poker 

 Basarah meyakini prinsip yang sama juga berlaku bagi anggota dewan pengarah lainnya. Ada delapan yakni Try Sutrisno, Ahmad Syafii Maarif, Said Aqil Siradj, Ma'ruf Amin, Mahfud MD, Sudhamek, Andreas Anangguru Yewangoe, dan Wisnu Bawa Tenaya. Dewa Poker

“Para tokoh tersebut adalah sosok yang memiliki integritas tinggi, dan bukan bekerja atas dasar gaji. Para tokoh tersebut pun menjalankan fungsi sosial politik dalam menjaga tegaknya Pancasila dan NKRI. Kesemua tugasnya tidak diukur dengan sekedar persoalan gaji," kata dia. Raja Poker

Basarah menambahkan, sejak dilantik Presiden Jokowi sebagai Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKPPIP) pada 7 Juni 2017 lalu, hingga lembaga tersebut berubah menjadi setingkat kementerian dengan nama BPIP tanggal 28 Februari 2018, Megawati bersama 8 anggota Dewan Pengarah lainnya belum pernah mendapatkan gaji. 

Begitu juga Kepala BPIP serta seluruh pejabat dan staf yang bekerja di lingkungan UKPPIP/BPIP, belum pernah mendapatkan gaji ataupun hak-hak keuangan dari negara.

Padahal, kata Basarah, tugas BPIP sangat padat dan kompleks karena harus melakukan penataan kelembagaan dan sistem pembinaan ideologi Pancasila. Judi Poker

"Memang muncul berbagai kendala internal administratif birokrasi antar kementerian terkait. Dampaknya, hingga satu tahun berjalan, baik Dewan Pengarah, Kepala UKPPIP/BPIP, Deputi dan perangkatnya hingga Tenaga Ahli sebanyak 30 orang tidak diberikan dukungan gaji dan hak keuangannya dalam bekerja," kata dia. Dewa Poker

Basarah menegaskan, penetapan gaji dan hak-hak keuangan di lingkungan BPIP yang diteken Jokowi lewat Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tidak mungkin dibuat tanpa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Raja Poker

Wakil Ketua MPR ini pun meminta menteri terkait untuk memberikan penjelasan mengenai hal ini. Judi Poker

"Setahu saya keputusan pemerintah mengenai hak-hak keuangan pejabat atau penyelenggara negara harus melalui rapat-rapat antar kementerian terkait serta melalui persetujuan menteri keuangan," ujarnya. Dewa Poker

Read More

Kardus Berisi E-KTP Tercecer di Jalan, Ini Penjelasan Kemendagri

Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh dalam jumpa pers di Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (9/4/2018). ( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh membenarkan adanya kardus berisi e-KTP yang tercecer di Jalan Raya Salabenda, Semplak, Bogor, Sabtu (26/5/2018).

Namun, ia mengatakan e-KTP tersebut invalid atau rusak. Kemendagri melalui Sekretaris Ditjen Dukcapil I Gede Suratha bersama jajaran Polsek Kemang dan Polres Kabupaten Bogor sudah mengecek langsung ke lokasi tercecernya e-KTP. Judi Poker

"Bahwa KTP-el yang tercecer tersebut adakah KTP-el rusak atau invalid dan diangkut dari gudang penyimpanan sementara di Pasar Minggu ke Gudang Kemendagri di Semplak, Bogor," kata Zudan melalui keterangan tertulis, Minggu (27/5/2018). Dewa Poker

 Ia menambahkan, semua e-KTP yang terjatuh sudah dikembalikan ke mobil pengangkut dan selanjutnya dibawa ke Gudang Penyimpanan di Semplak, Bogor. Raja Poker

 Hal itu disaksikan oleh petugas Kemendagri yang ditugaskan melaksanakan pemindahan barang dari Pasar Minggu ke Semplak. Judi Poker

 E-KTP yang dibawa ke Semplak sebanyak 1 dus dan 1/4 karung. Karena itu, ia membantah adanya berita yang menyatakan e-KTP yang tercecer jumlahnya berkarung-karung. Dewa Poker

 Saat ini permasalahan ditangani Polres Kabupaten Bogor dan rencananya pagi ini beberapa staf yang mengawal barang tersebut dan supir akan diminta keterangan. Raja Poker

 "Jumlah kepingnya tidak dihitung karena merupakan gabungan dari sisa-sisa pengiriman sebelumnya," lanjut Zudan. Judi Poker

Read More

Implementasi UU Antiterorisme Diminta Patuhi Kewajiban HAM Internasional

Polisi memeriksa seorang yang dicurigai membawa tas berisi bom di kawasan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018). sekitar pukul 08.50 WIB, menyebabkan 4 anggota polisi dan 6 warga terluka.( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Amnesty International Indonesia mengingatkan, implementasi revisi Undang-Undang Antiterorisme harus mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasional.

 Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai bahwa proses penangkapan atau penahanan terhadap para terduga teroris harus adil. 

“Otoritas di Indonesia harus memastikan bahwa para tahanan tidak dibatasi haknya untuk mendapatkan akses ke pengacara, atau perwakilan keluarga atau pihak ketiga yang mewakili mereka secara hukum," kata Usman dalam keterangan persnya, Sabtu (26/5/2018). Dewa Poker

 Usman juga berharap agar otoritas di Indonesia harus memastikan implementasi dari undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan kewajiban internasional mengenai pelarangan penggunaan penyiksaan dan bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap para terduga teroris yang ditangkap dan ditahan. Judi Poker

 Ia menegaskan, langkah-langkah itu demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

 Sebab, kata dia, revisi yang baru masih berisi pasal-pasal yang rawan multitafsir dan bisa mengancam HAM, terutama dalam soal penangkapan dan penahanan. Raja Poker

 “Regulasi tersebut beresiko menimbulkan adanya penahanan sewenang-wenang, tindak penyiksaan, serta perlakuan sewenang-wenang lainnya dan juga bisa memperluas ruang lingkup penerapan hukuman mati," kata dia.

 Usman juga khawatir adanya keterlibatan militer dalam penanganan aksi terorisme. Ia berharap ada aturan tambahan yang mengatur secara jelas terkait mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Dewa Poker

 “Frasa-frasa ambigu yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga dapat digunakan oleh otoritas untuk membatasi hak untuk berekspresi dan berkumpul serta dapat disalahgunakan untuk mengekang segala kegiatan demonstrasi politik damai di masa akan datang," katanya. Judi Poker

 Usman mengingatkan bahwa syarat dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia telah memandatkan frasa-frasa dalam hukum kriminal harus diformulasikan secara jelas. Dewa Poker

 Hal itu agar orang-orang bisa mengetahui secara jelas tindakan apa yang dilarang dan sebaliknya dalam suatu produk hukum. Raja Poker

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Undang-undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Judi Poker

Read More

Mengikat, Konsultasi ke DPR Terkait Penyusunan Perpres Pelibatan TNI Atasi Terorisme

Anggota Pansus RUU Antiterorisme Arsul Sani ( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Anggota Pansus revisi Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (RUU Antiterorisme) Arsul Sani menegaskan bahwa ketentuan konsultasi bersama DPR terkait penyusunan peraturan presiden ( perpres) terkait pelibatan TNI dalam mengatasi terorisme bersifat mengikat. 

Tujuan dari konsultasi tersebut agar presiden tidak perlu meminta persetujuan DPR tiap kali akan melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme. Dewa Poker

 "Keputusan politik negara oleh Presiden untuk melibatkan TNI itu harus dikonsultasikan dengan DPR, baik sebelumnya atau dalam jangka waktu tiga hari setelah pelibatan," ujar Arsul saat dihubungi, Minggu (27/5/2018).

  Menurut Arsul, penyusunan isi perpres pelibatan TNI memang menjadi ranah pemerintah. Judi Poker

 Namun, DPR memiliki kewajiban untuk memastikan subtansi perpres tersebut tidak keluar dari ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahum 2004 tentang TNI dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Raja PoKer

Selain itu, sesuai UU TNI, pengerahan kekuatan militer untuk melakukan operasi militer selain perang (OMSP) harus berdasarkan keputusan politik negara atau antara presiden dan DPR.

 Arsul mengatakan, UU Antiterorisme bisa dikatakan telah membuat norma khusus di mana penerbitan perpres harus dikonsultasikan bersama DPR. Dewa Poker

 "Menurut saya mengikat karena kalau Perpresnya tidak disetujui DPR masih berlaku ketentuan dalam Pasal 7 ayat 3 UU TNI jo. UU Pertahanan Negara," ucapnya.

 Meski demikian, kata Arsul, ketentuan konsultasi bukanlah hal yang baru. Judi Poker

 Ia mencontohkan ketentuan dalam UU Pemilu yang mewajibkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkonsultasi dengan DPR terkait pembuatan Peraturan KPU (PKPU). Raja PoKer

 "UU Antiterorisme baru ini boleh dikatakan melahirkan norma khusus di mana ada Perpres dikonsultasikan. Tapi sebetulnya bukan hal baru karena di UU Pemilu KPU juga harus berkonsultasi dengan DPR," ucapnya. Dewa Poker

Sebelumnya, draf revisi UU Antiterorisme yang baru disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Jumat, (25/5/2018) lalu, mengatur pelibatan TNI mengatasi terorisme. Judi Poker

Pelibatan TNI tersebut merupakan bagian dari operasi militer selain perang (OMSP) sesuai tugas pokok dan fungsi TNI.

 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelibatan TNI ini akan diatur dengan Peraturan Presiden (perpres). Raja PoKer

Read More