Implementasi UU Antiterorisme Diminta Patuhi Kewajiban HAM Internasional

Polisi memeriksa seorang yang dicurigai membawa tas berisi bom di kawasan Mapolrestabes Surabaya, Jawa Timur, Senin (14/5/2018). sekitar pukul 08.50 WIB, menyebabkan 4 anggota polisi dan 6 warga terluka.( MGM PEDIA )

MGM PEDIA - Amnesty International Indonesia mengingatkan, implementasi revisi Undang-Undang Antiterorisme harus mematuhi kewajiban hak asasi manusia internasional.

 Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menilai bahwa proses penangkapan atau penahanan terhadap para terduga teroris harus adil. 

“Otoritas di Indonesia harus memastikan bahwa para tahanan tidak dibatasi haknya untuk mendapatkan akses ke pengacara, atau perwakilan keluarga atau pihak ketiga yang mewakili mereka secara hukum," kata Usman dalam keterangan persnya, Sabtu (26/5/2018). Dewa Poker

 Usman juga berharap agar otoritas di Indonesia harus memastikan implementasi dari undang-undang tersebut berjalan sesuai dengan kewajiban internasional mengenai pelarangan penggunaan penyiksaan dan bentuk penyiksaan yang tidak manusiawi terhadap para terduga teroris yang ditangkap dan ditahan. Judi Poker

 Ia menegaskan, langkah-langkah itu demi menjaga prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan undang-undang tersebut.

 Sebab, kata dia, revisi yang baru masih berisi pasal-pasal yang rawan multitafsir dan bisa mengancam HAM, terutama dalam soal penangkapan dan penahanan. Raja Poker

 “Regulasi tersebut beresiko menimbulkan adanya penahanan sewenang-wenang, tindak penyiksaan, serta perlakuan sewenang-wenang lainnya dan juga bisa memperluas ruang lingkup penerapan hukuman mati," kata dia.

 Usman juga khawatir adanya keterlibatan militer dalam penanganan aksi terorisme. Ia berharap ada aturan tambahan yang mengatur secara jelas terkait mekanisme pelibatan TNI dalam penanganan terorisme. Dewa Poker

 “Frasa-frasa ambigu yang terdapat dalam undang-undang tersebut juga dapat digunakan oleh otoritas untuk membatasi hak untuk berekspresi dan berkumpul serta dapat disalahgunakan untuk mengekang segala kegiatan demonstrasi politik damai di masa akan datang," katanya. Judi Poker

 Usman mengingatkan bahwa syarat dalam hukum internasional tentang hak asasi manusia telah memandatkan frasa-frasa dalam hukum kriminal harus diformulasikan secara jelas. Dewa Poker

 Hal itu agar orang-orang bisa mengetahui secara jelas tindakan apa yang dilarang dan sebaliknya dalam suatu produk hukum. Raja Poker

Sebelumnya, DPR resmi mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Antiterorisme) menjadi undang-undang.

Undang-undang Antiterorisme disahkan pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/5/2018). Judi Poker