 |
| Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat memberikan keterangan pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018).
JAKARTA, Media Cerita Menarik - Direktur Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara ( BIN) Wawan Hari Purwanto menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono ( SBY) untuk melaporkan potensi ketidaknetralan aparatur negara dalam Pilkada 2018 ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) atau Komisi Pemilihan Umum (KPU). pemainpoker
"Jika ada isu ketidaknetralan, bisa disampaikan ke Bawaslu, juga ke KPU atau bahkan ke Mahkamah Konstitusi jika ada tuntutan hukum, dan tentunya harus dengan didukung bukti-bukti," kata Wawan dalam keterangan resminya kepada Kompas.com, Senin (25/6/2018). Judipoker Menurut dia, langkah itu untuk menunjukkan apakah isu ketidaknetralan aparatur negara dalam kontestasi Pilkada 2018 terbukti atau tidak. Dewapoker "Jika ada bukti ya silakan diajukan, jika tidak ada bukti maka tidak bisa diproses lebih lanjut," kata dia. Rajapoker
Terkait pernyataan SBY, Wawan menegaskan seluruh jajaran BIN menjaga netralitasnya dalam menghadapi Pilkada 2018. Menurut dia, netralitas itu merupakan instruksi tegas dari pimpinan BIN kepada seluruh anggotanya. pemainpoker
"BIN harus netral, tidak ada perintah untuk berpihak kepada siapapun dalam Pilkada maupun Pileg dan Pilpres," kata Wawan. Judipoker Wawan menjelaskan, BIN patuh terhadap perintah konstitusi untuk mengamankan dan mengawal tahapan pemilihan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dewapoker BIN juga menegaskan siapapun yang terpilih dalam Pilkada 2018 nanti harus dihormati. Wawan menuturkan, BIN akan terus menjaga amanat Pancasila dan UUD 1945. Rajapoker
Salah satunya dengan mengamankan agenda pemilihan nasional dan kepentingan 264 juta rakyat Indonesia. pemainpoker
Ia juga menegaskan, netralitas anggota BIN juga diawasi secara berkala oleh pengawasan internal di inspektorat dan Komisi I DPR. Sehingga jika ada potensi pelanggaran, BIN bertanggung jawab kepada pihak pengawas terkait. Judipoker Wawan juga menjamin penindakan pelanggaran oleh anggota BIN akan dilakukan sesuai koridor aturan yang ada. Dewapoker "Jika ada pelanggaran, ada sanksi baik internal BIN dari Ankum (atasan yang berwenang menghukum) maupun pertanggungjawaban publik di DPR serta juga pertanggungjawaban anggaran di BPK. Semua sudah ada koridornya," tegas Wawan. Rajapoker Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan ketidaknetralan aparatur negara, yaitu Badan Intelijen Negara (BIN), TNI, dan Polri, dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia. pemainpoker "Yang saya sampaikan bukan isapan jempol apalagi mendramatisir. Ini yang saya sampaikan cerita tentang oknum. Ini nyata kejadiannya, bukan hoax," ucap SBY, saat konferensi pers kampanye akbar pasangan Deddy Mizwar-Dedi Mulyadi, di Hotel Santika, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (23/6/2018). Judipoker Pernyataan mantan presiden ke-6 Indonesia itu disampaikan berdasarkan kejadian sesungguhnya yang ia ketahui. Dewapoker SBY menyebutkan, selama dua periode memimpin negara ini, dirinya sangat mengenal soal ketiga lembaga yang dimaksud. Rajapoker Dia menyinyalir adanya oknum aparat TNI, Polri, dan BIN, yang ikut berpolitik dan ingin mengagalkan calon-calon yang diusung oleh Demokrat. pemainpoker Ia menyampaikan itu dengan maksud agar TNI, Polri, dan BIN, dapat menjaga kenetralannya dalam kontestasi politik di negeri ini. Judipoker "Kenapa ini saya sampaikan, agar BIN, TNI, Polri, netral. Ini nyata sekali kejadiannya. Kalau pernyataan saya ini membuat intelejen dan kepolisian tidak nyaman, dan mau menciduk saya, silakan," sebutnya. Dewapoker |
Susilo Bambang Yudhoyono menyebut adanya oknum dari BIN, TNI dan Polri yang tidak netral pada Pilkada Serentak mendatang.
0 komentar:
Posting Komentar